Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, isu suap di tubuh MK hanya isapan jempol belaka dan masih belum terbukti. "Saya yakin hakim MK sampai saat ini adalah hakim yang bersih dan hari ini semua clear,"ujar Priyo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/12).

Diamengharapkan, institusi MK bersih dari korupsi karena itu, Ketua MK Mahfud MD dapat menjaga kebersihan MK dari berbagai praktik korupsi."Saya berkeyakinan hakim MK masih pada track record yang diinginkan dan jauh dari isu suap,"terang politisi dari Partai Golkar ini.

Pada kesempatan tersebut, Priyo mengharapkan MK tidak menuntut Refly meskipun saat itu, Ketua MK Mahfud MD sempat pernah mengancam menuntut Refly dengan ancaman pencemaran nama baik. "Saya harap sehabis ini semua clear. Kedua belah pihak harus legowo dan tidak bereaksi berlebihan,"harapnya

Dia menambahkan, dirinya menghormati Refly yang berusaha membongkar praktik Korupsi di tubuh MK. "Saudara Refly harusnya tetap kita hormati sehingga dapat menepis anggapan di MK ada area abu-abu,"terangnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, MK adalah garda terdepan dalam persoalan konstitusi. Lembaga independen tersebut harus dijaga dari pengaruh politik praktis dan unsur suap karena kewenangannya sangat besar. "Mereka bisa membatalkan produk legislasi yang dibuat oleh 560 orang di DPR, itu luar biasa itu," ujarnya.

Dia menambahkan, dirinya menghargai langkah sang ketua Mahfud MD yang tidak mundur dari jabatannya. Selama tidak ada kaitan langsung dengan suap. "Mahfud harus terus bertahan sebagai ketua MK,"terangnya.

Belum terima RUU DIY
Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku belum menerima RUU DIY dari pemerintah. pasalnya, pemerintah sudah menjanjikan RUU Ini disampaikan kepada DPR pekan ini. "Hingga kini, pimpinan belum menerima draf RUUK DIY tersebut. Ya nggak tau kalau nanti sore atau besok diserahkan ke DPRnya," ujarnya.

Menurutnya, RUUK DIY ini baru bisa dibahas di DPR Januari mendatang, dikarenakan pada tanggal 17 Desember nanti DPR sudah mulai reses kembali.

Pram mengharapkan ada titik temu yang adil dan berimbang dalam pembahasan RUUK DIY ini dengan memperhatikan aspirasi Yogyakarta yang menghendaki Sri Sultan ditetapkan sebagai Gubernur DIY. (si)Foto:doeh/parle/DS